Strategi Pemanfaatan Internet untuk Pengarusutamaan Isu Perdesaan

Dalam rentang 2010-2011, sejumlah desa di Banyumas dan Tasikmalaya mengembangkan lingkar belajar antardesa, baik secara offline maupun online. Pada workshop desa di Desa Melung, Kedungbanteng, Banyumas, tepatnya 24 Desember 2011, lahir Gerakan Desa Membangun (GDM).

Internet bermanfaat untuk mendukung komunikasi maupun pertukaran informasi antardesa yang secara geografis jaraknya sangat jauh. Pertukaran informasi biasanya memanfaatkan website desa, sosial media, dan video conference. Selain itu, ada komunikasi melalui telepon/SMS, studi banding, pertukaran fasilitator, dan pelatihan.

Pemanfaatan web mampu memunculkan desa-desa unggulan, seperti Desa Mandalamekar (Tasikmalaya), Desa Melung, Desa Dermaji, Desa Karangnangka (Banyumas), Desa Ciburial (Bandung), Desa Garawastu, Desa Lengkongkulon (Majalengka), Desa Tukkarangsuwung (Cirebon), Desa Panjalu (Ciamis), Desa Harapan Jaya (Indragiri Hilir), Desa Hanura (Pesawaran), Desa Ciendeur (Cianjur), dan Gampong Cot Baroh (Pidie).

Hingga April 2014, ada 558 desa yang sudah memiliki web desa. Lewat web desa, pemerintah desa dan masyarakat dapat menyebarluaskan isu-isu perdesaan di ruang publik. Terlebih, saat sejumlah media nasional, baik cetak, televisi, radio, maupun online, sering membuat liputan khusus tentang kegiatan para desa melek IT itu.

Intensitas desa dalam bertukar informasi semakin memperkuat jaringan kerja antardesa. Lalu, desa-desa mulai menyadari bahwa akar permasalahan di desa bermula dari kebijakan pembangunan desa yang cenderung dari atas ke bawah (top down) dibanding dari bawah ke atas (bottom up). Akibatnya, posisi desa ditempatkan menjadi objek pembangunan, bukan sebagai subjek pembangunan.

Pengalaman Advokasi

Pada Juni 2012, GDM meluncurkan Program Parlemen 2.0, yaitu jaringan kerja desa untuk mengawal RUU Desa yang tengah dibahas oleh Pansus RUU Desa DPR. Desa-desa memproduksi konten, ada yang berupa teks, gambar, maupun video yang berisi usulan maupun kritik atas materi RUU Desa.

Konten itu dipublikasikan melalui web desa dan disebarluaskan tautannya melalui sosial media. Desa juga melakukan nobar (nonton bareng) sidang-sidang Pansus yang disiarkan secara langsung melalui video streaming. Akhirnya, sejumlah pasal yang diusulkan GDM masuk dalam materi UU Desa yang disahkan pada 18 Desember 2014.

Penyebarluasan konten desa melalui web mampu mengangkat peristiwa dan potensi desa ke ruang publik, bahkan menjadi diskursus baru dalam tata kelola desa. Setidaknya ada 6 peneliti yang melakukan penelitian di GDM. Sejumlah pemerintah kabupaten bekerjasama dengan GDM untuk memfasilitasi program peningkatan kapasitas pemerintah desa di wilayahnya. Bahkan, pihak kementerian (Kemendagri, Kemkominfo, KPDT, TNP2K) meminta sejumlah kepala desa anggota GDM sebagai instruktur dalam pelatihan mereka.

Pekerjaan Rumah

Minimnya sumber daya manusia dan infrastruktur telekomunikasi menjadi kendala utama pemanfaatan web di wilayah perdesaan. Sebagian besar desa belum memiliki akses internet kabel, mereka hanya menggunakan paket data seluler. Ada juga yang harus menempuh jarak 5-20 Km untuk mencari akses internet. Dampaknya, aliran konten desa melalui website desa berjalan lambat dan jenisnya kurang variasi.

Untuk itu diperlukan dukungan pelatihan untuk meningkatkan produksi konten isu-isu perdesaan serta promosi/pemasaran potensi dan produk unggulan desa. Peningkatan kapasitas pengelola web akan menambah variasi jenis konten yang diproduksi oleh desa. Selain pelatihan konten, pengembangan CMS (content management system) web harus semakin ramah/responsif pada bandwidth rendah sehingga dapat diakses melalui smartphone.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Isian wajib ditandai *

*

Anda dapat memakai tag dan atribut HTML ini: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>