SDM #3: Strategi Penguatan Kelembagaan dan Organisasi Desa

Desa merupakan entitas penting dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan desa telah ada sejak sebelum NKRI diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Pada konstitusi Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum tidak saja mengutamakan kesejahteraan rakyat juga meningkatkan menjadi manusia Indonesia seutuhnya.

Dalam rentang sejarah Indonesia, ada sejumlah perundang-undangan yang mengatur tentang desa. Pada era Orde Baru ada UU No 5 tahun 1979 tentang Pemerintah Desa. Pada awal era Reformasi, Undang-Undang itu dihapus karena dianggap menyeragamkan pemerintahan desa, baik nama, bentuk, susunan, dan kedudukan pemerintahan desa. Penyeragaman tidak sesuai dengan situasi di Indonesia yang sangat bhineka dan mengakui dan menghormati hak asal-usul daerah yang bersifat istimewa.

Setelah UU No 5 tahun 1979, pengaturan tentang desa menjadi undang-undang pemerintah daerah seperti UU No 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang selanjutnya direvisi melalui UU No 32 tahun 2002 tentang Pemerintah Daerah. Meski pengaturan tentang desa telah melalui dua kali UU baru, tapi sebagian besar watak, perilaku, dan cara kerja pemerintah desa masih sama seperti UU No 5 tahun 1979 akibat minimnya literasi tentang produk perundang-undangan. Alih-alih, penataan desa semakin baik, kondisi desa justru semakin terpuruk karena pemerintah desa lebih mementingkan kerja perbantuan pemerintah supradesa dibanding membangun tata kelola desa yang lebih demokratis.

Berdasar pengalaman di atas, upaya untuk memberikan pemahaman atas nilai dasar dan esensi Undang-undang Desa menjadi penting. Perjuangan masyarakat desa dalam mendorong adanya kebijakan tata kelola desa yang baik sudah tercapai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang tersebut akan menjadi rujukan bagi seluruh elemen, baik pemerintah maupun masyarakat, dalam pengelolaan desa.

Pembangunan Masyarakat Desa pada dasarnya adalah bertujuan untuk mencapai suatu keadaan pertumbuhan dan peningkatan untuk jangka panjang dan sifat peningkatan akan lebih bersifat kualitatif terhadap pola hidup warga masyarakat, yaitu pola yang dapat mempengaruhi perkembangan aspek mental (jiwa), fisik (raga), intelegensia (kecerdasan) dan kesadaran bermasyarakat dan bernegara. Akan tetapi pencapaian objektif dan target pembangunan desa pada dasarnya banyak ditentukan oleh mekanisme dan struktur yang dipakai sebagai sistem pembangunan desa. Minimnya desa mengelola dana pembangunan tak lepas dari cara pandang pemerintah tentang desa. Pemerintah meragukan kemampuan pemerintah desa dalam mengelola keuangan, kegiatan pelatihan, karena selama ini ternyata memang peran masyarakat desa dalam melakukan kegiatan pelatihan masih bersifat sebagai obyek, model dan materi pelatihan semua diberikan dari atas, seolah ini menjadi kebutuhan warga desa.

Adapun sasaran pokok pembangunan pedesaan adalah tercapainya kondisi ekonomi rakyat di pedesaan yang kukuh, dan mampu tumbuh secara mandiri dan berkelanjutan. Sasaran pembangunan pedesaan tersebut diupayakan secara bertahap dengan langkah: pertama, peningkatan kualitas tenaga kerja di pedesaan; kedua, peningkatan kemampuan aparatur pemerintah desa; ketiga, penguatan lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat desa; keempat, pengembangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat desa; kelima, pengembangan sarana dan prasarana pedesaan; dan keenam, pemantapan keterpaduan pembangunan desa berwawasan lingkungan.

Salah satu misi yang diusung oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah membangun harmonisasi antara desa dalam kawasan perdesaan. Permasalahan yang mengakibatkan munculnya ketimpangan berbagai kutub perencanaan tersebut adalah rendahnya mutu proses dan mutu hasil perencanaan partisipatif. Disamping itu, hasil-hasil perencanaan partisipatif belum mampu dikanalisasi untuk mewarnai hasil perencanaan teknokratis dan perencanaan politis.

Berangkat dari kenyataan tersebut diatas, maka paguyuban beberapa desa ingin mencoba terobosan baru dengan upaya memperkuat proses perencanaan partisipatif untuk memperkuat perangkat desa dalam meningkatkan kualitasnya dalam menyonsong pelaksanaan Undan-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam mencapai kesejahteraannya dan menjadi desa yang berkualitas.

Waktu dan Lokasi Kegiatan
Kamis, 6 Maret 2014 s/d 7 Maret 2014
Pukul 08.00 WIB s/d selesai
Rumah Desa Indonesia Jl. Puter No. 27 RT 03/RW 05 Desa Pengebatan, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas

Maksud dan Tujuan
1. Meningkatnya perangkat desa dalam memahami tupoksi
2. Model pelatihan dapat diselenggarakan oleh antar desa lebih baik terkait dengan kawasan perdesaan
3. Meningkatnya kepercayaan pemerintah kepada desa untuk melakukan pelatihan yang dikembangkan masyarakat agar tepat sesuai dengan kebutuhan

2 Responses to SDM #3: Strategi Penguatan Kelembagaan dan Organisasi Desa

  1. Olivera says:

    Untuk pemesanan tas sniaemr amannya paling nggak 2 minggu sebelum hari H, mengingat antrian dan kapasitas kita. Apalagi kalau pemesan dari luar kota, waktu pengiriman juga menjadi pertimbangan. Kita ada di Kulon Progo, Jogjakarta.Terima kasih

  2. Dede Muflih Afgani says:

    cukup menarik

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Isian wajib ditandai *

*

Anda dapat memakai tag dan atribut HTML ini: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>