RUU Desa Akan Hadapi Silang Sengkarut UU Sektoral

Rancangan Undang-Undang (RUU) Desa diprediksi akan berhadapan dengan sejumlah Undang-Undang (UU) sektoral saat objek hukum ada di wilayah perdesaan.

2 Responses to RUU Desa Akan Hadapi Silang Sengkarut UU Sektoral

  1. Duhari Daya says:

    Kepada pembuat kebijakan sektoral, hendaknya memprioritaskan kebijakan yang berpihak kepada pembangunan Desa, Karena pada hakikatnya pembangunan di Indonesia bersumber dari dan untuk Desa.

  2. Neide says:

    Pemerintah Desa tetap berperan ganda atau banci, ia bgenufrsi sebagai ormas lembaga komunitas tetapi disisi lain adalah aparatur negara yang di atur pemerintahan diatasnya sebagai bukti pada RUU Pasal 40 menyetakanKetentuan lebih lanjut mengenai atribut, pakaian dinas dan penghargaan kepada kepala desa dan perangkat desa diatur dengan peraturan pemerintah. porsi desa sebagai aparat pemerintah RI masih mendominasi dalam RUU, sedangkan sisi kewenangan belum ada aturan yang menegaskan serta menjelaskan aspek rekognisi terhadap desa asli, desa desa yang mendapat kewenangan desentralisasi serta bagaimana yang bersifat delegatif. Keberpihakan RUU masih mencerminkan kekuatan supra desa secara utuh. berapa persen berbicara kewenagan, berapa persen berbicara aturan top down (struktural ). hal ini menenunjukan perlunya pengawalan mendorong peraturan pemerintan, permendagri yang lebih pro-otonomi desa. ketentuan aturan desa tidak bisa di generalisir, pemrintah harus memperhatikan desa-desa asli Zelfbesturande Landshafen.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Isian wajib ditandai *

*

Anda dapat memakai tag dan atribut HTML ini: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>