GDM Bedah RUU Desa dalam Peluncuran Sekolah Desa Membangun

sekolah desa membangun

Lokakarya Desa yang menjadi benih pendirian Sekolah Desa Membangun

Gerakan Desa Membangun (GDM) segera luncurkan Sekolah Desa Membangun (SDM) di Banyumas. Peluncuran SDM akan berlangsung pada 9 November 2013 di Rumah Desa Indonesia, Rawa Salak, Desa Pangebatan, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas.

Perjuangan masyarakat desa dalam mendorong adanya kebijakan tata kelola desa yang baik hampir berhasil. Pada penghujung 2013, Rancangan Undang-Undang (RUU) Desa akan ditetapkan sebagai Undang-Undang (UU). Usai penetapan, UU tersebut akan menjadi rujukan bagi seluruh elemen, baik pemerintah maupun masyarakat, dalam pengelolaan desa. Saatnya menatap masa depan desa dengan optimisme baru.

Dalam rentang sejarah Indonesia, ada sejumlah perundang-undangan yang mengatur tentang desa. Pada era Orde Baru ada UU No 5 tahun 1979 tentang Pemerintah Desa. Pada awal era Reformasi, undang-undang itu dihapus karena dianggap menyeragamkan pemerintahan desa, baik nama, bentuk, susunan, dan kedudukan pemerintahan desa. Penyeragaman tidak sesuai dengan situasi di Indonesia yang sangat bhineka dan mengakui dan menghormati hak asal-usul daerah yang bersifat istimewa.

Setelah UU No 5 tahun 1979, pengaturan tentang desa menjadi undang-undang pemerintah daerah seperti UU No 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang selanjutnya direvisi melalui UU No 32 tahun 2002 tentang Pemerintah Daerah. Meski pengaturan tentang desa telah melalui dua kali UU baru, tapi sebagian besar watak, perilaku, dan cara kerja pemerintah desa masih sama seperti UU No 5 tahun 1979 akibat minimnya literasi tentang produk perundang-undangan. Alih-alih, penataan desa semakin baik, kondisi desa justru semakin terpuruk karena pemerintah desa lebih mementingkan kerja perbantuan pemerintah supradesa dibanding membangun tata kelola desa yang lebih demokratis.

Berdasar pengalaman di atas, upaya untuk memberikan pemahaman atas nilai dasar dan esensi RUU Desa menjadi penting. Dalam sejumlah diskusi RUU Desa di Banyumas masih terlihat pemerintah desa melihat RUU Desa secara parsial (sepotong-potong) sehingga mereka justru terjebak pada perdebatan yang dangkal, seperti masa jabatan kepala desa, perangkat desa yang ingin menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan besaran alokasi dana untuk desa. Cara pandang dan prinsip-prinsip dasar yang menjadi semangat perumusan RUU Desa acapkali terlewatkan.

Situasi tersebut menjadi salah satu kegelisahan dari Gerakan Desa Membangun (GDM) yang mengusung gagasan pembangunan oleh, dari, dan untuk desa. Karena itu, GDM berniat membedah RUU Desa pada peluncuran Sekolah Desa Membangun (SDM) pada 9 November 2013. Melalui forum ini, pemerintah desa dan warga mampu memahami esensi dasar dari RUU Desa yang akan menjadi rujukan regulasi tentang desa di kemudian hari.

Membedah Rancang Bangun RUU Desa

Untuk melihat rancang bangun RUU Desa, selama workshop ini peserta akan membahas tiga topik utama, yaitu (1) pemahaman dasar tentang desa , kewenangan, dan hubungan desa dengan supradesa; (2) tata kelola dan struktur organisasi desa; dan (3) Sistem Informasi Desa untuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan desa. Untuk memfasilitasi diskusi tiga topik itu, GDM didukung oleh empat tenaga fasilitator ahli, yaitu Farid Hadi (Direktur ACCESS), Agung Budi Satrio (Pelopor GDM), Aris Kurniawan (Kepala Bagian Pemberdayaan Telematika Perdesaan Kementerian Komunikasi dan Informatika), Irsyadul Ibad (Direktur Infest Yogyakarta)

Topik #1: Pemahaman dasar tentang desa , kewenangan, dan hubungan desa dengan supradesa

Aspek dalam RUU Desa adalah redefinisi desa yang merujuk pada UUD 1945 Pasal 18B ayat 2 sehingga menyebabkan perlunya rekognisi atau pemahaman baru tentang desa. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, dan/atau kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat dan/atau hak asal-usul yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan definisi di atas maka posisi desa bergeser dari wilayah administrasi di bawah kabupaten menjadi entitas yang berhak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri berdasarkan prakarsa masyarakat setempat. Konsekwensinya pada Pasal 3 RUU Desa, negara (baca: pemerintah) memberikan:
1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang telah ada dengan keanekaragamannya, baik sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Memberikan kejelasan status dan jaminan hukum desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat;
4. Memberdayakan prakasa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa untuk kesejahteraan bersama;
5. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat guna mewujudkan masyarakat yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
8. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
9. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Untuk mewujudkan prakarsa desa sebagai subjek pembangunan, maka desa diberikan empat kewenangan, yakni
1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. Kewenangan lokal berskala Desa;
3. Kewenangan melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah kabupaten/kota; dan
4. Kewenangan melaksanakan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah kabupaten/kota.

Topik #2: Tata kelola dan struktur organisasi desa
Fasilitator: Farid Hadi dan Agung Budi Satrio

Penyelenggaraan tata pemerintahan desa harus didasarkan pada asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, serta kearifan lokal.

Peran pemerintah desa (baca: kepala desa) sangat penting dalam:
1. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja perangkat Desa;
2. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
3. Mengelola keuangan Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

Pada pengelolaan desa, forum musyawarah desa menjadi forum strategis dalam menyusun kebijakan strategis. Musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, pemerintah Desa, dan unsur masyarakat untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti penataan desa, perencanaan desa, rencana investasi yang masuk ke desa, pembentukan BUMDesa, penambahan dan pelepasan aset Desa, maupun kejadian luar biasa.

Untuk mewujudkan tata kelola desa yang baik, desa berhak mendapatkan dukungan anggaran dari 6 pos, yaitu :
1. Pendapatan asli Desa dan/atau Desa Adat terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa dan/atau Desa Adat yang sah;
2. Alokasi anggaran bersumber dari APBN;
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
4. Bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dari Pemerintah Pusat;
5. Bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota; dan
6. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Topik #3: Sistem Informasi Desa untuk Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Desa
Fasilitator: M. Irsyadul Ibad dan Aris Kurniawan

Pengelolaan desa menganut prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipatif. Untuk mendukung tata kelola desa yang baik, pada RUU desa diatur tentang Sistem Informasi Desa. Sistem Informasi Desa menjamin hak masyarakat untuk :
1. Mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan Desa.
2. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa.
3. Melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan kepada Pemerintah Desa dan BPD.
4. Terlibat dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan palaksanaan pembangunan.
5. Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan RPJM-Desa, RKP-Desa dan ABP-Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa paling sedikit setahun satu kali.

Selanjutnya, pada pasal 90 RUU Desa dijelaskan sistem informasi desa dengan rincian sebagai berikut:
1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan kawasan perdesaan.
2. Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.
3. Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: data monografi dan potensi Desa, rencana pembangunan kawasan perdesaan dan informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan Desa dan kawasan perdesaan.
4. Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Pemerintah Desa dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.
5. Pemerintah Kabupaten/kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten/kota kepada Desa.

Pada sesi ini akan dibahas strategi pengembangan Sistem Informasi Desa yang mampu mendukung tata kelola desa, komunikasi data desa dengan supradesa, dan aplikasi sistem informasi desa yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan desa.

Berkas RUU Desa

Silakan unduh berkas Rancangan Undang-Undang (RUU) Desa versi Pembahasan 3 Oktober 2013

Peserta
Peserta kegiatan ini 40 peserta yang terdiri dari:
1. Pemerintah Desa
2. Badan Permusyawaratan Desa
3. Pegiat pemberdayaan masyarakat
4. Lembaga swadaya masyarakat
5. Pegiat teknologi informasi

Lokasi Acara

Sekretariat Gerakan Desa Membangun
Rumah Desa Indonesia, Dusun Rawa Salak, Desa Pengebatan, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas
Email: desamembangun@gmail.com
Twitter: @desamembangun
Website: http://desamembangun.or.id
Narahubung: Agung Budi Satrio (08158951661) dan Yossy Suparyo (085729666259)

Jadwal Acara

09.00-10.00
Pembukaan dan Ramah Tamah oleh Yossy Suparyo
10.00-12.00
Mengkaji Prinsip Rekognisi dan Subsidiaritas Desa bersama Farid Hadi (ACCESS)
12.00-13.00
Istirahat
13.00-15.00
Tata Kelola Desa bersama Farid Hadi (ACCESS) dan Agung Budi Satrio (GDM)
15.00-17.00
Sistem Informasi Desa bersama Irsyadul Ibad (Infest dan Tim Pengembang Mitra Desa) dan Aris Kurniawan (Pemberdayaan Informatika Kemkominfo)

Akomodasi dan Transportasi

Panitia menyediakan makanan ringan dan makan siang, tapi tidak menyediakan dukungan transportasi bagi peserta. Bagi peserta luar daerah disediakan tempat untuk menginap di Rumah Desa Indonesia.

One Response to GDM Bedah RUU Desa dalam Peluncuran Sekolah Desa Membangun

  1. Arif Wibowo says:

    Salam
    Semoga bisa bergabung…

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Isian wajib ditandai *

*

Anda dapat memakai tag dan atribut HTML ini: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>