Gerakan Reforma Agraria Kecil di Perdesaan

proyek pembangunan infrastruktur dan sarana umum di perdesaan

Program Pembangunan Infrastruktur dan Sarana Umum di Perdesaan

Pendekatan program pembangunan yang mengharuskan adanya sumbangsih warga dalam pendanaan–seperti PNPM, di perdesaan menghasilkan banyak infrastruktur baru, baik berupa jalan, sarana pendidikan, klinik kesehatan, maupun sarana publik lainnya. Skenario itu berhasil karena masyarakat tak miliki pilihan lain untuk mempercepat roda pembangunan di wilayahnya. Di balik keberhasilan itu, model pembangunan seperti itu menyisakan persoalan agraria baru, berupa perubahan luasan tanah-tanah yang dimiliki oleh warga.

Demikian pendapat Agung Budi Satrio, juru bicara Gerakan Desa Membangun (GDM) di Purwokerto, Sabtu (20/7/2013). Menurutnya, warga desa menuntut pembaruan sertifikat tanah secara serentak, massal, dan gratis supaya penataan petak, pajak, dan inventarisasi aset desa dapat dilakukan.

“Situasi di atas menjadi dasar dari Gerakan Sertifikasi Aset Desa sebagai wujud reforma agraria ‘kecil’ di wilayah perdesaan,” jelasnya.

Perubahan luasan tanah warga akibat digunakan untuk sarana dan prasarana publik telah menjadi keresahan kolektif warga. Mereka telah menyumbang besar demi perbaikan infrastruktur di wilayahnya, namun beban pajak dan kewajiban retribusi masih mengacu pada luasan yang lama.

Ambil contoh, untuk membangun jalan desa yang dibiayai oleh PNPM MP, spesifikasi jalan dipersyaratkan harus 3,5 meter. Faktanya kondisi jalan yang ada hanya 1,5 m, jadi warga harus mengadakan tanah selebar 2 meter lagi sepanjang usulan jalan yang diajukan. Bila panjang jalan yang diajukan 2000 meter, maka warga harus menyediakan tanah seluas 4000 meter persegi.

“Demi terbangunnya infrastruktur tersebut, warga merelakan tanah mereka, terutama tanah warga yang terdampak secara langsung,” lanjut Budi Satrio.

Ironisnya, meski faktanya tanah warga telah terkurangi untuk disumbangkan pada proyek pembangunan hingga kini belum ada pembaruan sertifikat tanah itu. Akibatnya, besaran pajak dan retribusi lainnya masih mengacu pada luasan lama. Kondisi itu berdampak serius pada kegiatan lain yang melekat pada tanah itu, misalnya perjanjian jual beli, pewarisan tanah, dan keberlangsungan aset pembangunan itu sendiri bila ada gugatan hukum.

“GDM mengusulkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) proaktif untuk melakukan registrasi ulang bagi warga yang memiliki persoalan perubahan fungsi dan luasan tanah,” tegas mantan Kepala Desa Melung itu.

Selain itu, di desa ada banyak aset pembangunan dalam posisi tak bertuan akibat tiada payung hukum yang bisa menjadi rujukan. Sejumlah proyek pembangunan PNPM Mandiri Perdesaan misalnya, hanya dinaungi surat serah terima antara tim pelaksana teknis dan pemerintah desa setempat. Pada 2012 saja, program itu telah menghasilkan 8.000 bangunan, baik berupa poliklinik desa, gedung PAUD, hingga prasarana publik lainnya.

Inventarisasi Aset Desa

Kepala Desa Melung, Khaerudin, berpendapat posisi kepemilikan aset tersebut sangat rentan, terlebih bila ada gugatan hukum dari pihak lain. Hingga kini belum ada kejelasan siapa pihak yang bertanggung jawab pada aset-aset itu padahal pada 2014 program PNPM akan selesai.

“Sebagai badan hukum publik, pemerintah desa bisa mengambil inisiatif untuk melegalisasi aset itu lewat sertifikasi. Hal itu akan membuat status hukumnya jadi jelas,” jelasnya.

Khairudin sepakat, program sertifikasi aset juga meliputi pembaruan sertifikat-sertifikat tanah milik warga yang terkena proyek pembangunan. Warga sudah sukarela menyumbangkan tanah mereka untuk kepentingan umum, namun beban pajak bumi dan bangunan masih dibebankan pada mereka.

“Banyak petak tanah warga yang berubah karena pelebaran jalan atau sarana umum. Bila luasan petak itu diperbarui semua tagihan pajak tetap dibebankan ke mereka,” lanjutnya.

Gagasan itu disambut baik oleh salah satu pegiat National Management Consultant PNPM, Ronggo Purwoko, saat berkunjung ke Banyumas (20/7/2013). Baginya, sebagian besar aset PNPM merupakan buah dari kerja keras masyarakat. Desa merupakan unit pemerintah yang otonom, bukan sekadar administratif, sehingga mereka berhak untuk mengelola aset publik.

“Tak ada perangkat hukum yang melarang pemerintah desa mengelola aset. Tinggal pemerintah desa siap terapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi saja,” jelasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Isian wajib ditandai *

*

Anda dapat memakai tag dan atribut HTML ini: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>