Workshop Keredaksian Website dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Desa

pemerintahan desa layanan publik

Suasana Kantor Desa Dermaji, Lumbir, Banyumas

Desa acapkali identik dengan kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan, minim infrastruktur, hingga pelayanan publik yang buruk. Tak heran apabila banyak warga desa yang memilih pindah ke kota. Pada 2012, jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan telah mencapai angka 54 prosen (129,6 juta) atau meningkat sebanyak 4,2 prosen bila dibandingkan degan jumlah penduduk pada 2010 yang hanya dari 49,8 prosen.

Awalnya warga meninggalkan desa demi mencari peluang untuk menikmati infrastruktur yang baik. Di perkotaan, warga juga memiliki peluang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang lebih baik dibanding yang tinggal di desa. Singkatnya, warga desa melakukan urbanisasi untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Namun, banyak pemerintah kota yang tidak siap dengan perkembangan itu sehingga banyaknya jumlah penduduk kota justru menjadi masalah baru, seperti kesulitan mengakses permukiman, air bersih, hingga lingkungan yang baik.

Desa memiliki modal besar untuk mendorong upaya-upaya perubahan berbekal tradisi tolong-menolong, persaudaraan, gotong-royong, dan adat-istiadat. Desa Melung dan Desa Dermaji di Banyumas dan Desa Mandalamekar di Tasikmalaya menunjukkan bahwa desa mampu melakukan perubahan sosial yang signifikan untuk mendorong perubahan yang lebih luas. Sayang, konsep pembangunan yang dianut pemerintah cenderung menempatkan desa sebagai objek semata. Kewenangan desa untuk merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembangunan di wilayahnya terus dikerdilkan.

Kemunculan website desa memberikan harapan baru bagi desa untuk menuliskan pengalaman, sumber daya, dan kekayaan pengetahuan secara mandiri. Pewartaan warga memungkinkan desa memberitakan hal-hal yang selama ini tak muncul dalam media-media arus utama soal desa. Lebih dari itu, melalui pemanfaatan teknologi dan keterbukaan informasi, peluang bagi desa untuk ikut serta membicarakan tata kelola sumber daya secara mandiri semakin lebih luas.

Pelayanan publik juga merupakan salah satu mandat yang diberikan pada pemerintah desa. Selama ini, pelayanan publik di desa acapkali dipahami sebagai kegiatan unit administrasi terbawah dalam tata pemerintahan di Indonesia. Pemahaman itu tak bisa disalahkan sebab pada kenyataannya sebagian besar jenis pelayanan publik di desa merupakan rangkaian dari pelayanan publik oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Penyelenggaraan pelayanan publik harus mengacu Undang-Undang No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Selanjutnya, kebijakan itu dirincikan dalam Peraturan Pemerintah No 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 25 tahun 2009. Tata layanan pemerintah diselenggarakan dengan memperhatikan beberapa aspek, seperti ketersediaan informasi tentang prosedur, tata cara pelayanan yang jelas dan biaya administrasi yang sesuai.

Selaras dengan komitmen tersebut, pemerintah desa harus mampu melayani kebutuhan masyarakat dengan cepat, akurat, dan murah. Pelayanan publik di desa pada dasarnya merupakan kelompok layanan yang bersifat administratif, seperti surat keterangan lahir dari kepala desa untuk syarat pengurusan akta kelahiran, pengesahan kepala desa dalam blangko formulir untuk pengurusan KTP, pernikahan, penerimaan wesel, dan pemberian surat keterangan untuk memperoleh Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Kepolisian.

Gerakan Desa Membangun (GDM) merancang sistem pendukung yang dirancang secara kolektif untuk menyelenggarakan tata layanan publik secara prima, termasuk mendorong ketersediaan dan kesahihan data desa. Sistem tersebut dikerjakan oleh para programmer terbaik bangsa dan bisa didapatkan secara gratis sebagai dukungan para pekerja teknologi informasi dan komunikasi bagi terciptanya tata pemerintahan yang baik dan bersih.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka Pemerintah Desa Karangnangka bersama dengan Gerakan Desa Membangun (GDM), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Purwokerto, dan Blogger Banyumas akan menggelar Workshop Redaktur Website Desa dan Pelayanan Publik yang Prima. Workshop ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para redaktur website desa untuk pengarusutamaan potensi desa dan mendorong penyelenggaraan pelayanan publik yang prima, efektif, dan efisien.

Dasar Hukum

  1. Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
  2. Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 tentang Desa
  3. Undang-Undang No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
  4. Peraturan Pemerintah No 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
  5. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
  6. Undang-Undang N0 40 tahun 1999 tentang Pers

Maksud dan Tujuan:

  1. Meningkatkan kemampuan keredaksian website desa untuk pengarusutamaan isu-isu dan potensi desa.
  2. Merancang strategi kerjasama antarpelaku perdesaan, seperti pemerintah desa, pemerintah supradesa, organisasi nonpemerintah, pelaku usaha, pegiat online, media massa, dalam pengarusutamaan isu-isu dan potensi desa.
  3. Mendorong penyelenggaraan pelayanan publik dan tata kelola sumber daya desa yang prima, efektif, dan efisien.

Sasaran Kegiatan

  1. Kepala Desa dan Perangkat desa (Tiap desa maks. 2 orang)
  2. Redaktur Website Desa (Tiap desa maks. 2 orang)

Waktu dan Tempat Kegiatan
Hari/Tanggal : 29 Juni 2013
Waktu : 09.00-17.00
Tempat : Kantor Desa Karangnangka, Jalan Raya Karangnangka No 1, Karangnangka, Kedungbanteng, Banyumas
View Larger Map

Fasilitator Workshop

  1. Pradna Paramitha, Blogger Banyumas
  2. Kodirin, Pemdes Karangnangka
  3. Aris Andrianto, Ketua AJI Kota Purwokerto

Perlengkapan Peserta

  1. Komputer Jinjing (Laptop/Notebook)
  2. Modem Internet
  3. Smartphone Android (bila ada)

Jadwal Kegiatan
09.00-09.30 Pembukaan
09.30-10.00 Pengantar Materi Politik Keredaksian dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Fasilitator)
10.00-12.00 Paralel Kelas
A. Politik Redaksi Website Desa (Redaktur Majalah Tempo dan AJI Kota Purwokerto)
B. Penyelenggaraan Pelayanan Publik Prima (Khaerudin, Kepala Desa Melung dan Kodirin, Pemerintah Desa Karangnangka)
12.00-13.00 Istirahat
13.00-14.00 Presentasi Kelas
14.00-16.00 Berbagi Pengalaman Pengarusutamaan Isu Perdesaan
SB Margino (Redaktur Website Desa Melung)
Yudi Setiadi (Redaktur Website Desa Keniten)
16.00-16.30 Rencana Tindaklanjut

Peserta Acara

  1. Desa Karangnangka, Kedungbanteng, Banyumas
  2. Desa Melung, Kedungbanteng, Banyumas
  3. Desa Keniten, Kedungbanteng, Banyumas
  4. Desa Beji, Kedungbanteng, Banyumas
  5. Desa Kedungbanteng, Kedungbanteng, Banyumas
  6. Desa Kalikesur, Kedungbanteng, Banyumas
  7. Desa Windujaya, Kedungbanteng, Banyumas
  8. Desa Karangsalam, Kedungbanteng, Banyumas
  9. Desa Kutaliman, Kedungbanteng, Banyumas
  10. Desa Dawuhan Kulon, Kedungbanteng, Banyumas
  11. Desa Baseh, Kedungbanteng, Banyumas
  12. Desa Kalisalak, Kedungbanteng, Banyumas
  13. Desa Kalibagor, Kalibagor, Banyumas
  14. Desa Pangebatan, Karanglewas, Banyumas
  15. Desa Limpakuwus, Sumbang, Banyumas
  16. Desa Pekuncen, Pekuncen, Banyumas
  17. Desa Pandak, Baturraden, Banyumas
  18. Desa Darmakradenan, Ajibarang, Banyumas
  19. Desa Kalisari, Cilongok, Banyumas
  20. Desa Ajibarangwetan, Ajibarang, Banyumas
  21. Desa Mandirancan, Kebasen, Banyumas
  22. Desa Kutasari, Baturraden, Banyumas
  23. Desa Cingebul, Lumbir, Banyumas
  24. Desa Dermaji, Lumbir, Banyumas
  25. Desa Canduk, Lumbir, Banyumas
  26. Desa Dawuhan, Banyumas, Banyumas
  27. Desa Kedungringin, Patikraja
  28. Desa Sidaurip, Binangun, Cilacap
  29. Desa Banjarsari, Nusawungu, Cilacap
  30. Desa Karanganyar, Gandrungmangu, Cilacap

Outline Materi Workshop

09.00-10.00 Pengantar Materi
Fasilitator akan mengajak peserta untuk membahas materi workshop Politik Keredaksian Website Desa dan Pelayanan Publik yang Prima di Desa sebagai topik yang memiliki hubungan erat.

10.00-12.00 Kelas Paralel
A. Workshop Redaktur Website Desa

Keberadaan website desa menjadi media bagi masyarakat desa untuk mempublikasikan isu-isu di dunia perdesaan. Website desa biasanya dikelola secara kolektif oleh sejumlah kalangan yang ada di desa, seperti pemerintah desa, badan perwakilan desa, lembaga kemasyarakatan, lembaga pendidikan, pelaku usaha, maupun lembaga yang dimotori oleh pemuda dan perempuan.

Untuk mendongkrak konten-konten atau isu perdesaan dibutuhkan strategi bermedia yang baik. Workshop ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para redaktur website dalam mempublikasikan peristiwa, potensi, gagasan, dan harapan masyarakat desa secara apik dan komunikatif. Informasi yang terkemas dan terdistribusikan dengan baik akan mendorong simpati publik pada isu-isu perdesaan

Ada sejumlah pertanyaan yang akan didiskusi dalam workshop redaktur website desa, yaitu

  1. Bagaimana redaktur website desa mampu menentukan indikator materi yang layak dipublikasikan?
  2. Bagaimana redaktur website desa mengemas publikasi informasi yang menarik?
  3. Bagaimana cara redaktur mengukur persepsi publik atas materi informasi yang dipublikasikan?
  4. Bagaimana redaktur mengelola informasi yang sudah dipublikasikan pada pihak-pihak yang berkepentingan?
  5. Bagaimana redaktur mampu mengelola tim kerja dalam keredaksian secara efektif untuk menghasilkan kualitas materi website desa?

Agar workshop berjalan dengan efektif maka peserta workshop redaktur website desa harus mengumpulkan kertas kerja yang akan dipergunakan menjadi bahan workshop.

Kertas Kerja
Redaktur Website Desa harap mengisi lembar isian di bawah ini
Nama Redaktur :
Nama Desa :
Alamat Website :
Kontak yang bisa dihubungi :

Isilah pertanyaan di bawah ini dan serahkan pada fasilitator sebelum workshop berlangsung

  1. Ceritakan apa aktivitas yang pernah Anda lakukan selama menjadi redaktur website desa?
  2. Berapa orang yang terlibat dalam pengelolaan website desa Anda? Bagaimana peran yang dimainkan setiap personal? Apa sudah ada pembagian peran antar personil?
  3. Apa materi/topik website desa yang pernah menjadi topik obrolan pengunjung website desa Anda? Mengapa mereka tertarik untuk mendiskusikan materi/topik itu? Apa alasan Anda mempublikasikan topik tersebut?
  4. Bagaimana cara Anda menentukan materi yang layak dipublikasikan di website Anda?
  5. Apa kendala yang menyangkut keredaksian saat mengelola website desa? Dukungan apa yang Anda butuhkan untuk mengatasi kendala tersebut?

B. Strategi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Desa

Pelayanan publik di desa tidak dapat dipisahkan dengan pembahasan layanan publik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dengan demikian, terhadap prinsip-prinsip dan asas-asas pemberian layanan publik juga tetap harus mengacu pada prinsip-prinsip dan asas-asas yang berlaku dalam layanan publik secara umum.

Jenis pelayanan publik di desa acapkali merupakan bagian dari rangkaian layanan publik pemerintah daerah. Sebagian besar layanan publik di desa pada dasarnya merupakan kelompok layanan yang bersifat administratif, seperti surat keterangan lahir dari kepala desa untuk syarat pengurusan akta kelahiran, pengesahan kepala desa dalam blangko formulir untuk pengurusan KTP, pernikahan, penerimaan wesel, dan lain-lain. Ada juga pemberian surat keterangan untuk memperoleh Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Kepolisian.

Untuk kelompok layanan barang dan kelompok layanan jasa, belum banyak dilakukan di desa. Kedua kelompok layanan tersebut masih dilakukan oleh pemerintah daerah. Layanan bidang pendidikan seperti pengadaan sarana prasarana pendidikan, pelayanan kesehatan, sarana dan prasarana transportasi, masih menjadi kewenangan pemerintah daerah. Singkatnya, layanan publik yang dilakukan oleh pemerintah desa masih bersifat sebagai “hulu” dari aliran layanan publik oleh pemerintah daerah.

Dalam penyelenggaraan layanan publik di desa, yang bertindak sebagai pelaku layanan publik adalah kepala desa, perangkat desa, dan lembaga-lembaga layanan lain seperti ketua RT dan ketua RW. Untuk mengoptimalkan penyelenggara layanan publik di desa perlu dilakukan upaya-upaya, seperti pembentukan kelembagaan yang sesuai kebutuhan, potensi, kondisi objektif, dan karakter masyarakat; pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam penyediaan layanan publik; dan yang terpenting adalah penyediaan layanan tersebut haruslah berbasis pada kepentingan rakyat.

Gerakan Desa Membangun (GDM) merancang sistem pendukung yang dirancang secara kolektif untuk menyelenggarakan tata layanan publik secara prima, termasuk mendorong ketersediaan dan kesahihan data desa. Sistem tersebut dikerjakan oleh para programmer terbaik bangsa dan bisa didapatkan secara gratis sebagai dukungan para pekerja teknologi informasi dan komunikasi bagi terciptanya tata pemerintahan yang baik dan bersih.

12.00-13.00 Istirahat

13.00-14.00 Presentasi Kelompok
Peserta kembali dalam satu ruangan, lalu perwakilan kelas paralel mempresentasikan hasil workshop. Fasilitator membantu mencari titik temu antara kelas redaktur desa dan kelas pelayanan publik.

14.00-16.00 Berbagi Pengalaman Pengarusutamaan Isu Perdesaan

Sesi berbagi pengalaman merupakan sesi untuk membagi pengalaman yang dimiliki oleh individu maupun kelompok dalam melakukan terobosan. Pada workshop kali ini sesi ini akan dipantik oleh pengalaman desa-desa pelopor GDM dalam mendorong isu perdesaaan di ruang publik.

SB Margino, Pemdes Melung. Desa Melung menerapkan akses internet, komputerisasi kerja, dan pemanfaatan piranti lunak berbasis open source. Desa Melung mendorong lahirnya gerakan Pilkades Bersih dan Murah. Pemerintah Desa Melung tengah menerapkan sistem Mitra Desa untuk penyelenggaraan pelayanan publik yang cepat dan murah http://melung.desa.id

Yudi Setiadi, Pengelola Website Desa Keniten. Dia mendorong para pemuda desa untuk mengelola website desa secara mandiri. Sejumlah publikasi mendapat apresiasi publik untuk mendorong potensi yang ada di desanya. Dia akan berbagi strategi mengelola website desa http://keniten.desa.id

16.00-16.30 Rencana Tindak Lanjut (RTL)

Rencana tindak lanjut, selanjutnya disebut RTL, merupakan sesi untuk mendiskusikan rencana kerja, baik kerja untuk internal desa maupun kerja kolektif antardesa. Pada RTL peserta diajak untuk menjawab tiga pertanyaan, yaitu:
Apa pengetahuan atau pengalaman yang Anda dapat dalam workshop ini?

  1. Apa rencana Anda untuk menerapkan pengetahuan atau pengalaman itu?
  2. Apa tantangan atau kendala yang akan Anda hadapi untuk menerapkan pengetahuan atau pengalaman itu?
  3. Apa langkah yang Anda ambil untuk mengatasi tantangan atau kendala saat menerapkan pengetahuan dan pengalaman itu?

9 Responses to Workshop Keredaksian Website dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Desa

  1. PSC Magetan says:

    acara yang sangat bermanfaat sekali…semoga sukses.

  2. soep says:

    memang kontinuitas yang lebih penting dari segalanya, terus mendukung dan hadir.. siap fasilitasi publikasi langsung saat acara :D

  3. Slamet says:

    Maaf, apakah di wilayah Kab. Banjarnegara sudah ada kemitraan atau kerjasama atau pendekatan GDM dengan Pemkab Banjarnegara?

    • admin says:

      Di Kabupaten Banjarnegara sudah dilakukan perbincangan tentang gagasan itu, baik melalui wakil bupati maupun Bappeda. Sambutan mereka bagus, bahkan berharap gagasan GDM menjadi strategi pengembangan desa. Sekarang tinggal desa-desa di sana yang mengambil keputusan untuk bergerak. Sebagai rintisan, Desa Merden, Giritirta, dan lainnya sudah memulai. Salam

      • wahyu says:

        melanjutkan apa yang telah di tanyakan pak slamet, apakah di Kabupaten Tuban sudah dilakukan perbincangan terkait gagasan itu?

  4. fauns says:

    Matoh……..

  5. Harry Pramana says:

    kapan lagi diadakan ?

  6. kedungwringin patikraja kosong?
    Wah pada meng ndi kye?

  7. Virmansyah says:

    saya ingin bergabung dengan GDM, caranya gimana? Kalau bisa balas via email ya :)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Isian wajib ditandai *

*

Anda dapat memakai tag dan atribut HTML ini: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>