Mengapa Desa Harus Punya Hak Penganggaran

harlah gdm keuangan desa

Rembug Desa dalam Rangkaian Peringatan Hari Lahir Gerakan Desa Membangun

Pagi ini masih bicara tentang desa, bukan sekadar pemerintah desa. Desa atau disebut dengan nama lain, sebagai sebuah kesatuan wilayah hukum berdasar hak asal dan hak usul yang mendapat penghormatan tinggi di konstitusi. Desa di sini jangan bayangkan kondisinya seperti UU No 5 tahun 1979 maupun UU No 32 tahun 2002 yang menjadi ajimat pemerintah untuk meminggirkan desa.

Desa di masa depan seharusnya memiliki hak penganggaran. Aliran uang masuk desa sangat besar, namun hanya sebagian kecil yang dikelola secara mansiri oleh desa.Institute Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta pernah melakukan riset tentang penganggaran di 135 desa yang tersebar di 7 provinsi. Hasilnya cukup mencengangkan! Selama ini desa telah memperoleh anggaran pembangunan yang cukup besar, namun perencanaan dan pengelolaan dana tersebut masih dikendalikan oleh pihak di luar desa. Itulah yang memunculkan inkonsistenasi antara perencanaan desa dengan program pembangunan di kawasan perdesaaan.

Dana Pembangunan Desa

Meski secara jumlah kecil, dana ADD merupakan pundi anggaran desa yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat desa. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membuat kebijakan jumlah ADD minimal 10 prosen dari Dana Alokasi Umum (DAU) dikurangi belanja pegawai. Sayang, kebijakan itu dijawab oleh pemerintah kabupaten dengan mengalokasikan belanja pegawai dalam angka yang fantastis, rata-rata 60-70 prosen. Akibatnya, jumlah ADD yang diterima desa sangat kecil karena dialokasikan dari sisa anggaran di kabupaten.

ADD memberikan manfaat besar karena dia secara leluasa dikelola oleh desa. ADD menjadi dompet utama pemerintah desa dalam menggerakan pembangunan desa, meningkatkan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat, menggerakan organisasi warga, dan menguatkan ekonomi lokal. Selain ADD, tata kelola perencanaan dan penganggaran berasal dari inisiatif supradesa, baik pemerintah kabupaten, provinsi, maupun pusat.

Minimnya desa mengelola dana pembangunan tak lepas dari cara pandang pemerintah tentang desa. Pemerintah meragukan kemampuan pemerintah desa dalam mengelola keuangan secara akuntabel. Ada benarnya, tapi banyak salahnya. Banyak praktik baik dalam pengelolaan dana justru datang dari desa. Meski mereka memiliki sumberdaya manusia yang terbatas, banyak desa di Gerakan Desa Membangun (GDM) yang secara konsisten menerapkan prinsip tanggung gugat dan transparansi, contohnya Desa Dermaji dan Desa Melung di Banyumas.

Selain itu, kapasitas keuangan daerah yang terbatas juga menentukan jumlah besaran ADD. Besaran ADD bervariasi di tiap daerah, tergantung kapasitas fiskal daerah. Akibatnya di daerah miskin dengan kapasitas fiskal yang rendah berdampak pada minimnya ADD. Padahal daerah miskin seharusnya menerima ADD lebih banyak agar mampu mengentaskan warganya dari belenggu kemiskinan. Hal itu diperparah dengan kebijakan program pembangunan lainnya, seperti BLM PNPM yang mewajibkan cost sharing APBD, sehingga dana yang langsung bisa dikelola semakin kecil.

Usulan GDM untuk Kebijakan Penganggaran Desa

Pada workshop GDM tentang tata kelola pemerintahan desa di Desa Melung, Kedungbanteng, Banyumas, awal Desember 2012, topik anggaran menjadi bahan bahasan utama. Diskusi dipicu oleh presentasi Farid Hadi, seorang aktivis pemberdayaan desa yang banyak bergerak di Indonesia bagian timur. Akhirnya, GDM mengajukan sejumlah usulan untuk menyusun kebijakan keuangan desa, sebagai berikut:

Pertama, harus ada upaya konsolidasi uang yang masuk ke desa sebagai bentuk dari rekognisi atas desa serta pelaksanaan asas subsidiaritas dan delegasi sehingga desa dapat menjalankan kewenangannya. Selama ini, dana yang masuk ke desa terfragmentasi dalam pelbagai skenario sehingga tidak mampu bertemu dengan sistem penganggaran pembangunan desa yang disusun melalui musrenbangdes. Banyak program pembangunan yang didesain dari atas, perencanaan dan penganggaran program yang dikelola oleh SKPD maupu lembaga pemerintah lainnya.

Kedua, GDM sepakat dengan perhitungan Dana Alokasi Desa (DAD) yang lakukan oleh IRE-FPPD yang dipersentasikan oleh Farid Hadi, yaitu sebesar 6 prosen dari APBD. Selama ini, negara sudah mengalokasikan dana yang besar ke desa dengan jumlah rata-rata 1,042 Milyar yang pengelolaannya masih tersebar (fragmented) dalam banyak program. Biaya operasional pemerintah desa (local government expenditure) mencapai 400 juta, dengan hitungan prosentasi 30 prosen maka kapasitas fiskal desa seharusnya mencapai 1,3 Milyar.

Ketiga, tata kelola keuangan desa menggunakan prinsip swakelola, partisipatif, transparan, dan akuntabel. Pada prinsip ini, desa (pemerintah desa) harus mampu membuktikan cara kerja mereka secara baik, terlebih apabila desa ke depan memiliki hak untuk melakukan penganggaran sendiri. GDM ingin hak penganggaran sebagai berkah, bukan kutukan bagi desa. Oleh karena itu, prinsip-prinsip pengelolaan keuangan di desa penting diperhatikan agar pemanfaatannya bisa maksimal untuk kepentingan masyarakat.

4 Responses to Mengapa Desa Harus Punya Hak Penganggaran

  1. Soep says:

    Semoga bisa juga menjawab keraguan beberapa pihak tentang kapasitas Desa dalam mengelola keuangannnya secara mandiri.

  2. sentot satria says:

    Tapi bukankah BLM PNPM dikelola (masyarakat) desa sendiri, mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan sampai pemeliharaan?

    Mudah2an bukan maksudnya agar dana masuk desa di kelola Kepala Desa saja.

  3. arbain says:

    Good opinion. Izin share di kebebasaninformasi.org. Siapakah penulisnya?

  4. devi says:

    yang pasti semoga tidak ada korupsi di lintas desa

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Isian wajib ditandai *

*

Anda dapat memakai tag dan atribut HTML ini: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>