GDM Bangun Konsolidasi Masyarakat Sipil Kawal RUU Desa

image

Kelahiran Undang-Undang tentang Desa sudah cukup lama dinantikan, baik oleh pemerintah desa maupun warga desa. Mereka berharap UU Desa menjadi solusi atas persoalan pembangunan desa, terutama mengentaskan warga dari belenggu kemiskinan.

Gerakan Desa Membangun (GDM) terlibat aktif dalam pengawalan RUU Desa melalui gerakan Desa 2.0 yang melakukan kajian materi RUU secara rutin, menyiapkan praktik baik dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang akuntabel, dan pengarusutamaan isu perdesaan di ruang-ruang publik .

Pembahasan RUU Desa memang cukup alot karena materi undang-undang tersebut terkait dengan reformulasi tata pemerintahan di Indonesia. Sekarang, pembahasan RUU Desa telah masuk di tahun ke enam, sehingga warga desa berharap ada langkah maju dari Pansus, yaitu pengesahan RUU Desa menjadi UU Desa.

Pansus RUU Desa di DPR sejauh ini sudah membuat Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Mereka juga melakukan pembahasan substansi dengan membagi RUU ini dalam sejumlah klaster. Dari perbincangan klaster, setidaknya ada tiga isu penting, yaitu:

Pertama, isu tentang penataan desa, kewenangan desa, hak dan kewajiban masyarakat dan desa. Pada klaster ini yang cukup panjang diperdebatkan, misalnya terkait dengan kedudukan desa. Ada yang mengusulkan desa sebagai local state government, self governing community, maupun local self government. Setiap usulan memiliki kelebihan dan kekurangan. Mungkin, kita perlu menempatkan desa dalam perspektif hybrid dengan memadukan antara self governing community dan local self government.

Kedua, isu tentang Pemerintahan Desa, Pemilihan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Musyawarah Desa. Ada keinginan untuk menggembalikan BPD menjadi Badan Perwakilan Desa agar memiliki fungsi yang lebih kuat sebagai representasi masyarakat. Selain itu dibahas pula mengenai masa jabatan kepala desa, soal kesejahteraan kepala dan perangkat desa, serta musyawarah desa sebagai forum rembug maupun pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa.

Ketiga, isu tentang Keuangan Desa, Badan Usaha Milik Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, dan Kerjasama Desa. Isu tentang Keuangan Desa menjadi sangat menarik dalam pembahasan ini mengingat adanya tuntutan untuk memberikan alokasi yang besar kepada desa langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan nilai prosentase tertentu, dan ini cukup mendapat reaksi yang keras dari pemerintah, terutama Kementerian Keuangan.

GDM memandang pembahasan RUU Desa di tahun ini terbilang jauh lebih maju, baik dari sisi teknis pembahasan maupun sisi substansi. Alotnya proses pembahasan bersumber pada perbedaan cara pandang para anggota Pansus dan Panja RUU Desa tentang desa, termasuk tarik-ulur antara DPR dengan Pemerintah. Akibatnya, rencana pengesahan RUU Desa yang diagendakan pada April 2013 pun batal. Sejauh ini, beredar informasi RUU ini akan disahkan pada Juli 2013.

Menimbang dinamika sosial di Indonesia, GDM mengusulkan RUU Desa sebaiknya dapat disahkan pada 2013. Bila RUU Desa gagal disahkan tahun ini, maka besar kemungkinan mundur lagi setelah Pemilu, maka kiamat terjadi, proses pembahasan RUU akan kembali pada posisi awal.

Berdasar pembacaan situasi di atas, GDM menyambut baik upaya untuk mengonsolidasi kekuatan masyarakat sipil, baik yang melakukan proses advokasi secara langsung maupun tidak langsung. Konsolidasi bertujuan untuk bertukar gagasan dan informasi tentang kemajuan pembahasan RUU Desa di DPR maupun proses-proses advokasi yang sudah dilakukan. Selain itu, upaya konsolidasi seharusnya menghasilkan strategi sinergi dalam proses advokasi dalam rangka mendorong percepatan lahirnya UU Desa yang berpihak pada kepentingan masyarakat desa.

Lewat konsolidasi tersebut, GDM berharap ada (1) pembaruan informasi perkembangan pemabahasan RUU Desa, baik secara teknis maupun substansi, (2) pertukaran informasi proses advokasi yang dilakukan oleh elemen masyarakat sipil, (3) merumuskan agenda aksi dalam rangka advokasi RUU Desa, dan (4) melakukan engagement dengan media massa.

One Response to GDM Bangun Konsolidasi Masyarakat Sipil Kawal RUU Desa

  1. jalu says:

    Ada 1 yang tidak tampak disini, adalah desentralisasi kewenangan pengurusan sumberdaya alam. Sudah menjadi pengetahuan bersama bahwa otonomi daerah juga memiliki tantangan yang tidak ringan. Munculnya “raja-raja’ baru pemberi ijin pengelolaan SDA juga masih menjadi masalah yang belum terpecahkan hingga kini. Diera otoda, korupsi justru menyebar luas kemana-mana, mulai dari kepala desa hingga petinggi partai politik. Indonesia kini dihadapkan pada persimpangan jalan, akan menempuh “rute” lama atau pilihan baru, negara yang demokratis dengan kekuatan masyarakat sipil yang baik.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Isian wajib ditandai *

*

Anda dapat memakai tag dan atribut HTML ini: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>