Peta Jalan Kebebasan Informasi di Indonesia


Rabu (3/4/2013), Article19 dan ICTWatch meluncurkan laporan peta jalan informasi di Indonesia. Article19 adalah lembaga internasional yang menaruh perhatian pada kebebasan berekspresi di internet, sementara ICTWatch merupakan mitra mereka di Indonesia. Acara berlangsung di Hotel Morrissey, Jakarta, dan dihadiri oleh para pegiat online di ibukota Indonesia dan sejumlah daerah.

Dalam laporan setebal 50 halaman itu ada kajian tentang standar-standar untuk perlindungan hak atas kebebasan berekspresi online, undang-undang dan praktik regulasi konten online di Indonesia, pengaturan blogger dan jurnalis warga, penyaringan dan pemblokiran internet di Indonesia, serta akses internet, broadband dan inklusi digital.

Saat ini ancaman paling signifikan terhadap kebebasan berekspresi online di Indonesia adalah Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menjadi instrumen utama regulasi konten dunia maya. Selain itu, ada UU No 44 Tahun 2008 tentang pornografi yang melarang penyebaran konten yang mengandung pornografi.

Berikut ini sejumlah rekomendasi yang diajukan oleh Article19 dan ICTWatch dalam laporan Peta Jalan Kebebasan Informasi di Indonesia:

  • Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) harus diamandemen agar sesuai dengan standar kebebasan berekspresi internasional
  • Seluruh regulasi konten, termasuk pornografi, penyebaran kebencian dan penistaan, harus ditinjau ulang agar sesuai dengan standar kebebasan berekspresi internasional, khususnya pemerintah Indonesia harus mendekriminalisasi penistan dan merevisi pelarangan pengobaran kebencian (incitement to hatred)
  • Pemerintah harus membatalkan tuntutan terkait penghujatan dan penodaan agama secara menyeluruh.
  • Pemerintah harus membatalkan tuntutan pidana terhadap para pengguna online yang dituntut di bawah undang-undang yang terlalu restriktif dan luas, khususnya yang terkait dengan pencemaran nama baik dan pornografi
  • Rancangan Undang-Undang (RUU) Kejahatan Internet dan RUU Konvergensi Telematika harus dapat diakses masyarakat untuk memungkinkan semua pemangku kepentingan berkontribusi dalam proses perancangan dan komentar sebelum RUU tersebut dibahas di parlemen. Kedua rancangan tersebut harus ditinjau dalam hal kesesuaian dengan standar kebebasan berekspresi internasional serta ketentuan-ketentuan lain yang melanggar tersebut harus dihapuskan.
  • Blogger dan pewarta warga tidak boleh diregulasi secara khusus
  • Blogger dan pewarta warga harus mendapatkan perlindungan untuk sumber (source protection).
  • Pemerintah harus menyelesaikan tantangan-tantangan struktural dalam kebijakan inklusi dijital
  • Pemerintah harus menjalankan upaya berkesinambungan untuk memastikan tersedianya layanan broadband universal di seluruh Indonesia, termasuk wilayah-wilayah terpencil.
  • Catatan Gerakan Desa Membangun

    Persoalan internet di dunia perdesaan yang utama adalah urusan akses. Pada 2012, pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 63 juta atau penetrasinya 24,23 prosen (APJII: 2012). Namun, pengguna internet terkonsentrasi di kota-kota besar dengan penetrasi mencapai 57 prosen. Situasi itu tercipta karena kebijakan pemerintah dalam membangun infrastruktur telekomunikasi dan informasi yang menganaktirikan wilayah perdesaan.

    Data eMarketer (2013), pada 2010 ada 65 prosen dari 66.778 desa di Indonesia belum bisa mengakses fasilitas telekomunikasi. Fakta yang sangat miris karena di waktu yang sama, warga yang tinggal di kota-kota besar berpesta bandwith untuk berselancar di internet. Hal itulah yang melahirkan kesenjangan informasi di mana desa menempati posisi yang terpinggirkan.

    Kesejangan informasi menyebabkan isu-isu perdesaan selalu tenggelam di ranah publik. Lebih dari itu, tak jarang pegiat online justru menyudutkan suara-suara dari dunia perdesaan. Di sisi lain, pegiat online dari perdesaan ikut larut dalam perilaku pengguna internet arus utama karena kurangnya literasi informasi.

    Secara struktural, kesenjangan informasi merupakan dampak dari kebijakan telekomunikasi yang sangat liberal. Undang-Undang No 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi menyebabkan seluruh urusan telekomunikasi diserahkan pada sektor privat. Akibatnya, penyelenggaraan layanan telekomunikasi didasarkan pada relasi produsen-konsumen dibanding negara-warganegara.

    Tinggalkan Balasan

    Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Isian wajib ditandai *

    *

    Anda dapat memakai tag dan atribut HTML ini: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>