Kewenangan Desa dalam Otonomi Daerah

kewenangan desa dalam otonomi daerah

Diskusi Kewenangan Desa

Desa masuk dalam entitas khusus yang diatur dalam satu bab khusus pada Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Desa diatur dalam Bab XI yang berisi Enam Bagian dan 17 pasal. Hal itu menunjukkan posisi desa sebagai bagian penting dalam tata kenegaraan di Indonesia.

Kawasan perdesaan didefinisikan sebagai kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Meski secara tekstual UU 32 tahun 2004 hanya menyebut nama desa, pada bagian penjelasan pasal 202 ayat 1 disebutkan hal itu juga berlaku untuk nama lain yang artinya sejenis, seperti nagari di Sumatra Barat, gampong di Aceh, lembang di Sulawesi Selatan, kampung di Kalimantan Selatan dan Papua, serta negeri di Maluku.

Pada bagian umum atau pasal 200 UU 32 Tahun 2004, pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dibentuk dalam satuan wilayah kabupaten/kota. Pembentukan, penggabungan, dan penghapusan desa memperhatikan asal usulnya atas prakarsa masyarakat, termasuk dalam hal perubahan status desa.

Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Kepala desa diangkat berdasar hasil suara terbanyak dari pemilihan langsung yang diikut oleh penduduk desa setempat. Namun, pada desa-desa yang masih menjadi kesatuan hukum adat dapat merujuk pada ketentuan hukum adat yang sudah mendapat penetapan dari peraturan daerah.

Masa jabatan kepala desa selama enam tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu masa jabatan berikutnya (pasal 204). Pelantikan kepala desa dilakukan oleh bupati/walikota selambat-lambatnya 30 hari setelah pemilihan. Masa jabatan itu dapat dikecualikan untuk kesatuan hukum adat yang keberadaannya masih diakui.

Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa, mencakup: (1) urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hal asal-usul desa; (2) urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa ; (3) tugas perbantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan atau pemerintah kabupaten/kota; dan (4) urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan pada desa.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Isian wajib ditandai *

*

Anda dapat memakai tag dan atribut HTML ini: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>