GDM Dorong Reforma Agraria Lewat Pengawalan RUU Pertanahan

gerakan desa membangun di hutan karangsoak mandalamekar

Gerakan Desa Membangun

Pembukaan

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tengah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan. RUU Pertanahan digodog oleh Panitia Kerja (Panja) di Komisi II sebagai baian dari program legislasi nasional 2012-2013. Gerakan Desa Membangun (GDM) berharap RUU Pertanahan itu tidak akan mengulang sejarah kelam sejumlah UU yang justru mengkhianati substansi dari UU No 5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria.

Bagi GDM, RUU Pertanahan harus menjadi solusi atas konflik agraria/konflik pertanahan yang selama ini terjadi, sekaligus mengeliminir potensi konflik pertanahan di kemudian hari. Untuk itu, RUU Pertanahan harus mengatur tiga hal, yaitu hak atas tanah, perencanaan penggunaan tanah, serta pengakuan dan penghormatan negara atas hukum adat terkait dengan penguasaan dan kepemilikan tanah ulayat/adat, maupun tanah yang menjadi waris turun temurun secara adat.

Persoalan tanah menjadi salah satu persoalan yang dihadapi oleh desa akibat tumpang-tindih kebijakan yang bersifat sektoral. Untuk itu, GDM berharap keberadaan RUU Pertanahan harus memperhatikan aspek operasionalisasinya yang akan bersanding dengan Undang-Undang lain yang berkaitan dengan penataan kawasan/tanah, terkait juga dengan pengelolaan sumber daya alam.

Dokumen RUU Pertanahan

Dokumen Pendukung

Kliping Berita Terkait

Video Kajian RUU Pertanahan



One Response to GDM Dorong Reforma Agraria Lewat Pengawalan RUU Pertanahan

  1. sutardjo says:

    RUU Pertanahan bagian skenario menuju perubahan Indonesia