Dorong Pengentasan Warga dari Kemiskinan Lewat Tasripin

tasripin gununglurah cilongok

Tasripin dan ketiga adiknya di Gununglurah, Cilongok, Banyumas (foto: Liliek Darmawan)

Siapa sangka Tasripin mendapat perhatian publik setelah sejumlah media mempublikasikan kondisinya. Tasripin, bocah 13 tahun asal Gununglurah, Cilongok, Banyumas, dipaksa cepat dewasa. Ia harus menghidupi tiga adiknya. Kisah Tasripin menyebar luas hingga istana presiden lewat sosial media. Akhirnya, presiden mengirim utusan khusus untuk menangani derita si bocah.

Dalam kacamata media sebagai pilar keempat demokrasi, media massa mampu mengisi ruang kosong dalam pilar trias politika. Tasripin merupakan paradok zaman, terutama bagi program pengentasan warga dari kemiskinan. Di balik hingar-bingar angka statistik kemiskinan, Tasripin maujud sebagai simbol baru yang mengukuhkan kenyataan bahwa negara senantiasa absen dalam urusan pemenuhan hak warga negara.

Sayang, urusan Tasripin belum mampu menggugah kesadaran publik untuk mendorong kebijakan tegas tentang pemenuhan hak dasar warga negara. Dalam konstitusi kita, UUD 1945, warga negara dan negara (baca: pemerintah) telah melakukan kontrak politik, yaitu pemerintah wajib memenuhi hak-hak dasar warga negara. Pemenuhan hak dasar warga negara merupakan kewajiban pemerintah yang tak bisa ditawar-tawar.

Apa hak dasar yang diamanatkan oleh konstitusi, yaitu hak mendapat penghidupan yang layak, hak untuk berpendapat dan berekspresi, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk bebas memilih agama dan menjalankan ibadah, serta hak untuk berserikat dan berkumpul. Semua hak dasar itu harus dijamin oleh penyelenggara negara melalui regulasi, program, dan distribusi anggaran/belanja.

Berangkat dari asumsi itu, banyak persoalan yang lahir dari regulasi itu sendiri. Banyak masyarakat terusir dari tanahnya akibat selembar surat izin pertambangan, banyak hutan dan lingkungan rusak akibat izin perkebunan, banyak komunitas adat yang diserobot dari tanah ulayatnya karena surat pengukuhan hutan. Regulasi memunculkan ketidakadilan dan penderitaan bagi rakyat.

Ketimpangan akses sumberdaya alam juga memberikan kontribusi besar terhadap kemiskinan. Rata-rata petani di desa hanya mengelola tanah di bawah 0,25 hektar, sementara industri sawit asing menggurita dalam pemanfaatan lahan, ambil contoh Guthrie Malaysia 167.908 hektar, Wilmar Internasional Group Singapura 85.000 hektar, dan Hindoli Cargill Amerika 65.445 hektar. Ironis sekaligus miris bila data itu disandingkan dengan kondisi Tasripin.

Sudjatmiko (Kompas, 24/4/2013) mencatat hanya 0,2 prosen penduduk yang menguasai 56 prosen aset nasional dengan konsentrasi aset 87 prosen berbentuk tanah, bahkan koefisien gini lahan sebagai alat ukur ketimpangan dalam penguasaan lahan mencapai 0,536. Kesenjangan sosial dan ekonomi inilah bom waktu yang setiap saat bisa meledak menjadi konflik sosial.

Di sisi lain banyak fakta penelantaran tanah. Pada 2010, luasan tanah telantar mencapai 7,3 juta hektar. Luasan itu sama dengan 133 kai luas negara Singapura. Dari 7,3 juta hektar tanah telantar itu, 15,32 prosen dikuasai oleh negara (terutama BUMN). Kecemburuan sosial makin terpupuk bila melihat data yang menunjukkan ada 1,935 juta hektar tanah telantar akibat pemegang izin hak guna lahan membiarkan tanah tanpa kegiatan apapun.

Melihat dari penjelasan di atas, persoalan utama di negeri ini adalah pembagian sumber daya yang timpang atau ketidakadilan sosial. Urusan ketidakadilan sosial, terlebih yang akar masalahnya berupa regulasi, tak bisa di atasi lewat aksi kedermawanan semata. Aksi kedermawanan penting untuk memberikan reaksi cepat pada korban, perubahan hukum dan peraturan akan mendorong situasi serupa tidak terjadi pada jutaan warga negara Indonesia.

Mari galang inisiatif perubahan di Indonesia. Desa bergerak mengawal perbaikan peraturan dan perundang-undangan yang menjamin hak dasar warga negara!

One Response to Dorong Pengentasan Warga dari Kemiskinan Lewat Tasripin

  1. Joko Waluyo says:

    Tasripin adalah potret ketidakadilan agraria di Indonesia. Jutaan keluarga petani di Indonesia tidak dapat mengakses lahan, sementara segelintir orang menguasai tanah hingga jutaan hektar. Reforma agraria adalah solusi. Maka tunggu apa lagi, lakukan sekarang juga!

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Isian wajib ditandai *

*

Anda dapat memakai tag dan atribut HTML ini: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>