Festival Desa Rappoa: Lokasi di Desa, Akses Mendunia

Festival desa di Desa Rappoa, Kecamatan Pa’jukukang, Kabupaten Bantaeng menjadi paradok cara padang publik tentang desa. Atribut anyaman bambu menguatkan nuansa perdesaan, namun peserta bisa berhubungan dengan dunia berkat akses internet super cepat. Hal itu menjadi langkah awal bagi Desa Rappoa yang mengusung gagasan desa melek informasi.

Festival Desa Rappoa merepresentasikan kemandirian desa kawasan Indonesia Timur. Klaim itu tak sepenuhnya salah, sebagian besar peserta datang dari pelbagai penjuru Indonesia timur, seperti Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku, dan Sulawesi. Hanya sejumlah kecil desa datang dari Jawa, kehadiran mereka sekadar sebagai teman berbagi dan pembanding.

Akses internet didapat dari sebuah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang penyedia jasa komunikasi dan internet. Pemerintah Desa (Pemdes) Rappoa mematok lebar pita 2 MB selama festival berlangsung. Cara cukup mudah, mereka cukup mengulur kabel ke jaringan kabel telepon di depan lokasi acara maka modem akses internet bisa bekerja.

Untuk pengaturan penyebaran akses internet di area festival, Pemdes mendapat bantuan tenaga sukarelawan dari Blogger Nusantara, Combine Resource Institution, dan Relawan TIK Kabupaten Sinjai. Para sukarelawan datang ke Desa Rappoa atas biaya sendiri dan siap kerja bakti. Hanya butuh waktu sekitar 3-4 jam, penyebaran akses internet melalui teknologi nirkabel selesai. Lalu, puluhan warga Desa Rappoa terlihat membawa komputer jinjing untuk mencoba akses internet gratisan itu.

Mengapa desa-desa di Kawasan Indonesia Timur berkumpul dalam festival desa? Selain persoalan kesenjangan pemerataan pembangunan yang diakibatkan kebijakan masa lalu yang salah, masyarakat desa Indonesia Timur merasa selama ini sistem dan perundang-undangan yang mengatur tentang desa telah meminggirkan peran desa.

Mereka menjadi korban dari politik penyeragaman dan penarikan kewenangan desa. Saat ini, pemerintahan desa kehilangan fungsi sejatinya dan terpuruk sebagai pembantu pemerintah supradesa. Kedaulatan desa atas sumber daya menjadi hilang sehingga kemiskinan selalu bertambah dari tahun ke tahun. Hubungan desa dengan negara menjadi berbalik, bukan negara menjamin kesejahteraan desa, sebaliknya desa yang menjadi sumber kesejahteraan negara (pusat).

Melihat persiapan dan cara kerja panitia festival desa di Rappoa, tuduhan pemerintah supradesa atas desa tampak sebagai kampanye negatif semata. Desa pantas mendapatkan payung hukum yang menghormati otonomi desa, seperti desentralisasi kewenangan, redistribusi aset, rekognisi terhadap keragaman, tatakelola pemerintahan yang otonom, hingga desentralisasi fiskal. Saatnya desa bergerak mengawal RUU Desa!

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Isian wajib ditandai *

*

Anda dapat memakai tag dan atribut HTML ini: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>