Desa-Desa di Kawasan Indonesia Timur Keluarkan Dekrit

Penyerahan Dekret Desa pada Pansus RUU Desa

Festival Kemandirian Desa di Desa Rappoa, Pa’jukukang, Bantaeng, menghasilkan dekrit desa. Dekrit disampaikan pada Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang (Pansus RUU) Ahmad Muqowam dan Wakil Ketua Pansus Budiman Sudjatmiko, Selasa (7/11). Lewat dekrit desa, mereka ingin mendorong terciptanya UU Desa yang berpihak pada masyarakat desa.

Dekrit berisi penegasan bahwa desa merupakan pondasi negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai penyangga Indonesia, desa menjadi potret dari keragaman sosia, budaya, dan ekonomi. Sayang, hingga kini desa masih menjadi kantong-kantong kemiskinan.

Dengan pelbagai keterbatasan, desa-desa di kawasan indonesia timur terus bersemangat untuk membangun Indonesia. Desa bergerak membangun Indonesia dengan menyelenggarakan pelayanan publik yang baik, baik di sektor kesehatan, pendidikan, memberi peluang kerja, dan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Banyak desa yang mengembangkan bibit lokal untuk ketahanan pangan, mengelola air bersih, dan mengelola pelbagai kearifan lokal.

Berbekal modal di atas, desa-desa di kawasan Indonesia timur berharap Pansus RUU Desa bisa menyerap praktik-praktik tersebut sebagai inspirasi dalam menyusun UU Desa. Setidaknya ada lima masukan untuk Pansus RUU Desa yang disampaikan oleh desa-desa kawasan Indonesia Timur.

Pertama, RUU Desa seharusnya memperkuat perubahan relasi yang positif antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota dengan desa dengan cara menegakkan asas dan pendekatan rekognisi, apresiasi, dan fasilitasi supradesa terhadap desa.

Kedua, RUU Desa memberikan kewenangan desa berdasarka pada praktik baik yang sidah berkembang dan terbukti bermanfaat bagi warga dengan cara melembagakan pelbagai jenis kewenangan/urusan nyata berskala lokal.

Ketiga, RUU Desa mengakui dan menjadi aset lokal untuk memperkuat kesejahteraan warga desa.

Keempat, RUU Desa mengakomodasi keberadaan asosiasi desa dan memberi ruang pada tumbuhnya organisasi warga/masyarakat berbasis desa, seperti pusat pelayanan desa, gerakan perempuan peduli desa, organisasi rakyat, sebagai wadah representasi dan partisipasi warga dalam pemerintahan dan pembangunan desa

Kelima, RUU Desa memperhatikan tata kelola yang demokratis dengan mengedepankan nilai-nilai partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan gender.

Dekrit desa ditandatangani oleh perwakilan desa di kawasan Indonesia Timur yang diwakili oleh Abdur Rozaki (IRE), Hasna (Jeneponto), Irwan Darfin (Bantaeng), Nini Apriani (Takalar), Anshar (Gowa), Andi Hidayati (Selayar), Martha Rambu Bangi (Sumba Barat), Timotius Kause (Kupang), Pilpina Siki (Timor Tengah Selatan), La Nusia (Buton), Sutini (Buton), Faro’ah (Bima), Umar Usman (Dompu), dan Danny Langi (Buton Utara).

3 Responses to Desa-Desa di Kawasan Indonesia Timur Keluarkan Dekrit

  1. sutardjo says:

    Luar Biasa kawan….kita perkuat komitmen kita dalam gerakan desa membangun

  2. ALIF RIWIDYA says:

    …sudah saatnya SARJANA yang katanya dari desa harus kembali ke desa, karena semua yang ada di kota semuanya berasal dari desa…

  3. Chik Hikmawan says:

    akankah spt matahari yg sll terbit dr timur? Good job kawan,, bravo!

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Isian wajib ditandai *

*

Anda dapat memakai tag dan atribut HTML ini: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>