UUD 1945 Menjamin Otonomi Desa

Kikis Kirwono, Yando Zakaria, Bayu Setyo Nugroho (Kiri ke Kanan)

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Desa (RUU Desa) terus berlangsung di Forum Gerakan Desa Membangun (GDM). Diskusi itu fokus mengupas Pasal 18b Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang otonomi desa.

Pasal 18b ayat 2 menyebutkan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Yando Zakaria, pegiat lembaga swadaya masyarakat Karsa memicu obrolan secara apik. Menurutnya, pemerintah wajib tunduk terhadap UUD 1945 sehingga secara otomatis mengakui otonomi desa (atau disebut dengan nama lain). Sayang, pemerintah dan DPR keliru menafsirkan pasal itu sehingga penyerobotan tanah atas nama negara semakin akut di Indonesia.

“Bila kebijakan agraria merujuk amanat konstitusi, maka pemerintah harus mengembalikan tanah-tanah yang saat ini dikuasai atas nama ‘hak menguasai negara’ yang telah ditafsir secara keliru, ” jelasnya.

Bayu Setyo Nugroho, Kepala Desa Dermaji, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas memandang sejumlah pasal dalam RUU Desa masih memberikan peluang pada pemerintah untuk menempatkan desa sekadar wilayah administratif. Desa dilihat semata-mata sebagai perpanjangan tangan pemerintah.

“Saatnya untuk mengembalikan desa pada kedudukan yang sesuai konstitusi. Desa harus aktif meyakinkan para pembuat undang-undang untuk mengembalikan otonomi desa. Otonomi desa merupakan pilihan paling efektif untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat,” ujar Bayu.

Penerapan otonomi desa akan berdampak langsung pada tata kelola keuangan desa. Bila selama ini desa tergantung pada kucuran dana program pemerintah, selanjutnya desa perlu kreatif dalam mengelola sumber daya yang ada di wilayahnya.

“Sebagian besar dana dari pemerintah akan bersifat simultan, bukan bersifat kucuran,” tegas Kikis Kirwanto, seorang pegiat PNPM Perdesaan Banyumas.

2 Responses to UUD 1945 Menjamin Otonomi Desa

  1. sutardjo says:

    Pemerintah Desa tetap berperan ganda atau banci, ia berfungsi sebagai ormas lembaga komunitas tetapi disisi lain adalah aparatur negara yang di atur pemerintahan diatasnya sebagai bukti pada RUU Pasal 40 menyetakan
    Ketentuan lebih lanjut mengenai atribut, pakaian dinas dan penghargaan kepada kepala desa dan perangkat desa diatur dengan peraturan pemerintah. porsi desa sebagai aparat pemerintah RI masih mendominasi dalam RUU, sedangkan sisi kewenangan belum ada aturan yang menegaskan serta menjelaskan aspek rekognisi terhadap desa asli, desa desa yang mendapat kewenangan desentralisasi serta bagaimana yang bersifat delegatif. Keberpihakan RUU masih mencerminkan kekuatan supra desa secara utuh. berapa persen berbicara kewenagan, berapa persen berbicara aturan top down (struktural ). hal ini menenunjukan perlunya pengawalan mendorong peraturan pemerintan, permendagri yang lebih pro-otonomi desa. ketentuan aturan desa tidak bisa di generalisir, pemrintah harus memperhatikan desa-desa asli Zelfbesturande Landshafen.

  2. Rakyat ada sebelum desa, desa lebih dulu ada sebelum pemerintahan, UUD 1945 jelas mengakui hak otonomi desa, sedangkan pandangan pemerintah melalui UU 32 Tahun 2004 hanya bersifat memberikan otonomi, jadi pantas melayani seadanya, mengabdi seperlunya. Bangkitkan kekutan desa, Mari membangun dengan Fokus Ke Desa, Memanfaatkan kultur dan Budaya Desa, Dan Ditopang oleh para pemimpin desa yang berkarakter

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Isian wajib ditandai *

*

Anda dapat memakai tag dan atribut HTML ini: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>