Lokakarya Desa Membangun V GDM Wilayah Banyumas

akhmad munawar pancasan

Kades 2.0: Kepala Desa Pancasan, Ahmad Munawar, menjelaskan program desa pada pewarta warga

Membangun tata kelola pemerintahan terbuka (Open Governance) merupakan salah satu keputusan Rembug Nasional Gerakan Desa Membangun (GDM) pada 2-5 Juni 2012 di Desa Mandalamekar, Jatiwaras, Tasikmalaya. Keputusan itu menguatkan kebijakan nasional untuk penerapkan Undang-undang RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), di mana penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dilakukan prima dengan menerapkan prinsip efektivitas, transparansi, dan akuntabel.

UU KIP menyatakan keterbukaan informasi sebagai kewajiban bagi penyelenggara pemerintahan. Pemerintah wajib menyampaikan informasinya kepada masyarakat, baik informasi tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan tata kelola pemerintahan. Pemerintah Desa merupakan bagian dari struktur pemerintahan yang berhubungan langsung dengan warga sehingga menjadi gerbang pertama pelayanan dan pemenuhan hak informasi warganya.

Desa sendiri merupakan sumber data utama pemerintah. Selama ini, kemampuan pemerintah desa dalam mengelola data dan informasi masih mengandalkan cara-cara yang manual dan tradisional. Proses pengelolaan data berlangsung lama, baik dalam pengumpulan maupun temu kembali data. Selain itu, banyak perangkat desa yang belum dibekali pengkajian dan menganalisis data untuk menentukan arah pembangunan. Akibatnya, banyak data yang kurang dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan tata pemerintahan.

Peran desa dalam pembangunan nasional sangatlah sentral. Desa merupakan sumber data yang berhubungan langsung dengan warga selaku penerima manfaat pelayanan publik, seperti pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP), administrasi pertanahan, pernikahan dan migrasi, hingga pemberdayaan ekonomi. Ironisnya, peran desa acapkali masih dipandang sebelah mata. Situasi struktural dan kultural menempatkan desa dalam ruang yang sangat terbatas.

Di lain sisi, desa memiliki kekuatan besar untuk mendorong upaya-upaya perubahan sosial. Desa pun kaya aspek pengetahuan yang dapat menjadi bahan pembelajaran pembangunan dan pengembangan komunitas, contohnya desa memiliki keunikan sumber daya ekonomi dengan model pengelolaan yang beragam. Selama ini kekayaan sumber daya ekonomi baru bisa dikelola pada level desa dan tidak diketahui oleh pihak-pihak lain yang berkemungkinan terkait namun berada di luar desa.

minapolitan kedungbanteng

Sentra Minapolitan di Kecamatan Kedungbanteng

Tata kelola pemerintahan yang baik ditandai dengan pengelolaan data dan aset untuk meningkatkan kesejahteraan warga, menyelenggarakan pelayanan publik yang baik, dan memenuhi hak akses informasi warga sebagaimana diatur dalam konstitusi. Ini bukan pekerjaan mudah, karena itu GDM menjadi wadah bagi pemerintah desa untuk mencari jalan keluar atas permasalahan tersebut secara kolektif.

Ketersediaan media menjadi faktor penyebab persoalan tersebut. Media arus utama (niaga) hanya memberikan porsi yang kecil dalam materi publikasi. Situasi ini menyebabkan potensi-potensi desa tidak banyak dikenal. Parahnya, desa ditempatkan menjadi objek pemberitaan dan bukan sebagai pelaku. Akibatnya, berita desa kerap muncul dalam versi “orang lain”.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) harus disikapi dengan cepat dan tepat oleh desa. Namun, urusan TIK bukan sekadar disikapi dengan kepemilikan alat teknologi semata, melainkan perlu juga diikuti dengan kemampuan dan keinginan untuk memanfaatkannya secara maksimal untuk perkembangan desa itu sendiri. Ketersediaan akses internet dan portal desa idealnya mendorong desa untuk mendayagunakan sejumlah metode dan teknik pengelolaan informasi untuk menuju desa 2.0, yaitu desa yang mampu memberikan layanan keterbukaan informasi dan sumber rujukan pengetahuan tentang desa.

Konsep desa 2.0 telah diterapkan di sejumlah desa anggota GDM. Desa Melung di Banyumas dan Mandalamekar di Tasikmalaya merupakan desa yang mempelopori perubahan itu. Akses internet yang terbatas bukan menjadi masalah untuk menjadikan kedua desa tersebut tetap berdaya dalam pengelolaan informasi. Di Banyumas, inisiatif tersebut telah menjalar di Desa Dermaji, Karangnangka (http://karangnangka.or.id), Pancasan (http://pancasan.or.id), Beji (http://beji.or.id), Dawuhan Wetan (http://dawuanwetan.or.id), Kutaliman (http://kutaliman.or.id), Gentasari (http://gentasari.or.id), Kalikesur (http://kalikesur.or.id), Cirahap (http://cirahap.or.id), dan desa-desa lainnya.

Selain pemanfaatan portal desa, GDM mengembangkan sistem informasi desa (Mitra Desa 1.0) sebagai pendukung tata penyelenggaraan pemerintahan dan sumber daya desa. Namun, penerapan TIK di desa tidak membuat desa menjadi pangsa pasar teknologi, karena GDM menerapkan teknologi berbasis sumber terbuka (open source) di mana desa bisa mendapatkan dan mengembangkan kembali semua teknologinya secara bebas dan tidak berbayar.

Lokakarya Desa Membangun merupakan ruang belajar bagi pemerintah desa untuk meningkatkan kapasitas kepala desa, perangkat desa, dan warga. Dalam setiap lokakarya, GDM mengusung cara pandang desa membangun, bukan membangun desa. Konsep desa membangun lebih mencerminkan pola pembangunan yang bersifat dari bawah (bottom up). Selain itu, istilah desa membangun muncul sebagai kritik terhadap konsep “membangun desa” yang latah menjadi slogan politik akhir-akhir ini. Cara pandang membangun desa menempatkan desa sebagai objek pembangunan sehingga maju mundurnya desa tergantung pada belas kasihan pihak luar. Dalam konsep desa membangun, desa merupakan subjek atau aktor yang melakukan kegiatan dan berinovasi untuk mengangkat desa dari keterbelakangan

Lokakarya Desa Membangun V akan dilaksanakan di Desa Dawuhan (http://dawuhan.desamembangun.or.id), Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Desa Dawuhan terletak 26 Km sebelah selatan Kota Purwokerto (Ibukota Kabupaten Banyumas) dan 4 Km di sebelah barat Kota Kecamatan Banyumas. Desa Dawuhan merupakan salah satu desa tertua di Banyumas dibuktikan dengan sejumlah situs bersejarah yang menunjukan desa tersebut sebagai cikal-bakal berdirinya Banyumas.

Di Desa Dawuhan terdapat makam bupati Banyumas pertama (R. Joko Kaiman) hingga Bupati Banyumas ke 13. Di sana ada makam Margono Djojo Hadikusumo (Pendiri BNI 46), Dr. Gumbregh (Pendiri Boedi Oetomo 1908). Ada juga makam Mbah Lambak atau sering dikenal sebagai Syekh Abdurrohkman dan Mbah Kalibenig atau Syekh Saayid Abdullah Faqih. Selain itu, di Kalibening yaitu kadus II Desa Dawuhan terdapat Sumur Pasucen atau sumur air barokah.

Berbekal khazanah di atas, Lokakarya Desa Membangun V menjadi tonggak sejarah penerapan tata pemerintahan yang terbuka (open governance) di Banyumas. Dalam tata pemerintahan yang terbuka, seluruh penyelenggaraan tata pemerintahan dilakukan secara efektif, efisien, akuntabel, serta mendorong keterlibatan warga dalam pemerintahan. Itulah inti gerak dari Gerakan Desa Membangun.

WAKTU DAN TEMPAT
Hari/Tanggal: Jumat-Sabtu, 13-14 Juli 2012
Tempat : Pendopo Museum Kalibening, Desa Dawuhan, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas

PETA LOKASI


Lihat Peta Lebih Besar

Maksud dan Tujuan
1. Menerapkan prinsip keterbukaan informasi publik di pemerintahan desa.
2. Melaksanakan gerakan IGOS (Indonesia Goes Open Source) dengan penerapan teknologi berbasis sumber terbuka di tingkat desa.
3. Menguatkan posisi desa sebagai sumber data dan informasi yang akurat dalam sistem informasi desa
4. Penguatan kapasitas pengelolaan informasi pegiat desa melalui pewartaan warga dan tata kelola sumber ekonomi di tingkat desa.
5. Menjalin kerja sama antardesa dalam visi desa membangun.

HASIL YANG DIHARAPKAN
Secara umum lokakarya ini akan menghasilkan:
1. Desa dapat memproduksi dan pengelolaan informasi berbasis pewartaan warga dalam portal desa secara dinamis (minimal 3 konten setiap minggu), baik kegiatan maupun potensi ekonomi di desa.
2. Penyediaan data dan informasi desa yang diatur dalam UU No 14 tahun 2008, seperti laporan kegiatan pemerintahan, laporan keuangan, dan kebijakan-kebijakan pemerintah desa.
3. Desa mampu mengelola sosial media untuk menyebarluaskan materi-materi .
4. Pemerintah Desa dapat melaksanakan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/01/M.PAN/3/2009 tentang Pemanfaatan Perangkat Legal dan Open Source Software (OSS).
5. Desa mampu membangun pasar ekonomi bersama untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan warga desa.

Secara khusus hasil dari lokakarya adalah:
Anggota Lama:
1. Mengevaluasi pengelolaan portal desa di jaringan Gerakan Desa Membangun;
2. Memperkuat kapasitas kepenulisan dan pengelolaan informasi lokal desa;
3. Memperkuat kapasitas penggunaan dan pengelolaan alat portal desa;
4. Optimlisasi penggunaan sosial media untuk kampanye dan sosialisasi konten lokal desa
5. Evaluasi penggunaan OpenSource di penggunaan desa Gerakan Desa Membangun
6. Sosialisasi Mitra Desa

Anggota Baru
1. Memperkenalkan sejarah, konsep, visi dan misi GDM.
2. Memperkenalkan OpenSource
3. Memperkenalkan Optimalisasi Pemerintahan Desa melalui penggunaan Teknologi informasi dan komunikasi
4. Kelas Praktek Instalasi Opensource
5. Kelas Belajar menggunakan Portal Desa
6. RTL dan Sosialisasi kesepahaman GDM

INDIKATOR KEBERHASILAN
1. Peserta dapat menulis berita sesuai dengan konsep pewartaan warga, peta kebutuhan informasi desa, dan mengunggahnya ke portal desa.
2. Peserta dapat menggunakan situs sosial media (twitter dan facebook) untuk pengarusutamaan isu dan informasi desa.
3. Peserta dapat menginstal PC atau notebook dan melakukan trouble shooting dasar dalam penggunaan Open Source.
4. Peserta dapat terlibat dalam pengembangan Sistem Operasi BlankOn dengan antarmuka bahasa Banyumas.
5. Pengelolaan data dengan mempergunakan Sistem Informasi Desa

NARASUMBER UTAMA
1. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Telematika, Informasi dan Komunikasi Kementrian Informasi dan Komunikasi, Jakarta
2. Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa) Jakarta.

FASILITATOR
1. A. Budi Satrio, Kepala Desa Melung, Kedungbanteng
2. Bayu Setyo Nugroho, Kepala Desa Dermaji, Lumbir
3. S.B. Margino, Perangkat Desa dan Pemimpin Redaksi Portal Desa Melung
4. Khodirin, Perangkat Desa dan Pempin Redaksi Desa Karangnangka
5. Ajis, Perangkat Desa Ajibarang Wetan, Kecamatan Ajibarang
6. Iip, Perangkat Desa Darmakradenan, Kecamatan Lumbir

PESERTA LOKAKARYA
Kegiatan ini akan diikuti oleh 100 peserta yang terdiri dari anggota lama dan anggota baru di Kabupaten Banyumas dan calon anggota dari Kabupaten Cilacap, Ciamis, Purbalingga, dan Wonosobo.

Anggota Lama
1. Desa Dawuhan, Kecamatan Banyumas
2. Desa Cirahab, Kecamatan Lumbir
3. Desa Kedunggede, Kecamatan Lumbir
4. Desa Parungkamal, Kecamatan Lumbir
5. Desa Karangnangka, Kecamatan Kedungbanteng
6. Desa Kutaliman, Kecamatan Kedungbanteng
7. Desa Kalikesur, Kecamatan Kedungbanteng
8. Desa Baseh, Kecamatan Kedungbanteng
9. Desa Beji, Kecamatan Kedungbanteng
10. Desa Kebocoran, Kecamatan Kedungbanteng
11. Desa Windujaya, Kecamatan Kedungbanteng
12. Desa Kedungbanteng, Kecamatan Kedungbanteng
13. Desa Pancasan, Kecamatan Ajibarang
14. Desa Ajibarang Wetan, Kecamatan Ajibarang
15. Desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang
16. Desa Pandak, Kecamatan Baturraden
17. Desa Sudimara, Kecamatan Cilongok
18. Desa Gentasari, Kecamatan Kroya
19. Desa Canduk, Kecamatan Lumbir
20. Desa Besuki, Kecamatan Lumbir
21. Desa Cingebul, Kecamatan Lumbir
22. Desa Purwosari, Kecamatan Baturraden
23. Desa Karangturi, Kecamatan Sumbang

Anggota Baru
1. Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas
2. Desa Kejawar, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas
3. Desa Dalam, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas
4. Desa Keniten, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas
5. Desa Kalisalak, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas
6. Desa Dawuhan Kulon, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas
7. Desa Karangsalam Kidul, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas
8. Desa Ajibarang Kulon, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas
9. Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas
10. Desa Rempoah, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas
11. Desa Ketenger, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas
12. Desa Kemutug Lor, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas
13. Desa Pamijen, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas
14. Desa Karangturi, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas
15. Desa Panjalu, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis
16. Desa Kertamandala, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis
17. Desa Bahara, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis
18. Desa Mandalare, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis
19. Desa Ciomas, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis
20. Desa Sandingtaman, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis
21. Desa Marapah, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis
22. Desa Hujungtiwu, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis
23. Desa Serang dan desa-desa lainnya di Kabupaten Purbalingga
24. Desa-desa di Kabupaten Banjarnegara
25. Desa-desa di Kabupaten Cilacap
26. Desa-desa di kabupaten Wonosobo
27. Lembaga-lembaga Kemasyarakatan Desa

Lembaga Pendukung
1. Infest Yogyakarta
2. Blogger Nusantara
3. BlankOn Linux
4. BlankOn Banyumas
5. Blogger Banyumas
6. Politeknik Pratama Purwokerto
7. Dewan Kehutanan Nasional (DKN)
8. Serikat Petani Pasundan (SPP)
9. Kelompok Perempuan Peduli Buruh Migran Seruni
10. Gedhe Foundation

JADWAL KEGIATAN

Comments are closed.